Wakil Ketua MPR RI: Kolaborasi Pemerintah, Dokter, Masyarakat, dan Media Kunci Tingkatkan Kepercayaan Vaksinasi Dasar Anak

Wakil Ketua MPR RI: Kolaborasi Pemerintah, Dokter, Masyarakat, dan Media Kunci Tingkatkan Kepercayaan Vaksinasi Dasar Anak

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan perlunya kolaborasi kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan media untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap vaksinasi dasar anak. Menurutnya, vaksinasi dasar menjadi fondasi utama bagi tumbuh kembang anak Indonesia, yang pada akhirnya menentukan masa depan bangsa.

“Vaksinasi dasar merupakan fondasi bagi tumbuh kembang setiap anak yang merupakan penentu arah masa depan bangsa. Sehingga upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap pemberian vaksinasi dasar harus konsisten dilakukan,” ujar Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

Pernyataan ini disampaikan di tengah data mengkhawatirkan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Hingga April 2026, IDAI memperkirakan lebih dari 2 juta anak di Indonesia masih belum mendapatkan imunisasi dasar atau berstatus zero dose. Kondisi ini berpotensi menghambat upaya penurunan angka kematian anak dan penyakit menular preventable seperti campak, polio, dan difteri.

Lestari Moerdijat menyoroti bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama. Pemerintah perlu menyediakan akses vaksin gratis dan infrastruktur puskesmas yang memadai, sementara tenaga kesehatan berperan mendidik orang tua. Masyarakat diharapkan aktif berpartisipasi dalam kampanye imunisasi, dan media bertugas menyebarkan informasi akurat untuk melawan hoaks vaksin.

“Saya mengajak semua pihak untuk bersinergi. Keberhasilan vaksinasi bukan hanya tanggung jawab Kementerian Kesehatan, tapi juga kita semua,” tambah politisi dari Partai Gerindra ini.

Kementerian Kesehatan RI sebelumnya melaporkan bahwa cakupan imunisasi dasar nasional baru mencapai 85% pada 2025, masih di bawah target 95% untuk herd immunity. Program seperti Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) terus digalakkan, termasuk kampanye khusus di daerah terpencil dan urban dengan tingkat penolakan tinggi akibat misinformasi.

IDAI mendesak pemerintah percepat intervensi, termasuk peningkatan anggaran vaksin dan pelatihan kader posyandu. “Anak zero dose berisiko tinggi terhadap wabah. Kita harus bertindak sekarang,” kata Ketua IDAI dalam rilis terbaru.

Dengan momentum Hari Kesehatan Nasional yang baru saja berlalu, harapan publik tertuju pada komitmen konkret dari para pemangku kepentingan untuk menekan angka zero dose hingga nol pada akhir 2026.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *