Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Februari 2026 mencapai USD 437,9 miliar, setara dengan sekitar Rp 7.505,6 triliun (dihitung dengan kurs Rp 17.140 per dolar AS). Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,5 persen secara year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Data terbaru yang dirilis BI pada Rabu (15/4/2026) ini mengindikasikan tren peningkatan ULN yang stabil, didorong oleh kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur dan ekspansi ekonomi pasca-pandemi. Secara bulanan, ULN juga naik tipis 0,8 persen dari posisi Januari 2026 yang sebesar USD 434,2 miliar.
BI memecah ULN menjadi dua kelompok utama: pemerintah dan swasta. ULN pemerintah tercatat USD 200,4 miliar (Rp 3.437 triliun), sementara ULN swasta mencapai USD 237,5 miliar (Rp 4.068,6 triliun). “Pertumbuhan ini masih dalam batas aman rasio ULN terhadap PDB di bawah 40 persen, menunjukkan ketahanan eksternal Indonesia tetap kuat,” ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam keterangan resminya.
Meski positif, BI mengingatkan risiko volatilitas nilai tukar rupiah dan suku bunga global yang bisa memengaruhi beban pembayaran utang ke depan. Otoritas moneter ini menekankan pentingnya diversifikasi sumber pembiayaan dan pengelolaan utang yang prudent untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
Pengamat ekonomi menilai data ini mencerminkan kepercayaan investor asing terhadap prospek pertumbuhan Indonesia yang diproyeksikan 5,1 persen tahun ini. Namun, mereka mendorong pemerintah untuk mempercepat reformasi struktural agar ketergantungan pada utang luar negeri berkurang.
BI menjanjikan pemantauan ketat dan akan merilis data ULN Maret 2026 pada pertengahan Mei mendatang. Masyarakat dapat mengakses laporan lengkap di situs resmi BI.
