
Teheran, 8 April 2026 – Pemerintah Iran secara resmi mengumumkan pemberian proposal perdamaian berisi 10 poin kepada Amerika Serikat (AS) guna mengakhiri konflik di Timur Tengah yang telah berlangsung lebih dari sebulan. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, dalam konferensi pers di Teheran pada Selasa malam waktu setempat.
Proposal tersebut menjadi langkah diplomatik signifikan di tengah ketegangan yang memanas, termasuk serangan rudal dan operasi militer yang melibatkan sekutu Iran seperti Hizbullah dan kelompok di Yaman. Amir-Abdollahian menekankan bahwa dokumen ini dirancang untuk “membangun kepercayaan timbal balik” dan menghentikan siklus kekerasan yang telah menewaskan ratusan nyawa serta mengganggu jalur perdagangan global.
Salah satu poin krusial dalam proposal adalah permintaan agar AS menyetujui program pengayaan uranium Iran, yang selama ini menjadi sumber friksi utama sejak keluarnya AS dari kesepakatan nuklir JCPOA tahun 2018. Iran juga menuntut pencabutan total sanksi ekonomi yang diberlakukan AS, termasuk embargo minyak dan pembatasan transaksi keuangan, sebagai syarat utama untuk de-eskalasi.
“Poin-poin ini mencakup penghentian dukungan AS terhadap Israel dalam konflik Gaza, penarikan pasukan dari Irak dan Suriah, serta jaminan non-agresi terhadap wilayah Iran,” ujar Amir-Abdollahian, seperti dikutip dari agensi berita resmi IRNA. Ia menambahkan bahwa proposal lengkap telah diserahkan melalui saluran diplomatik Swiss, yang bertindak sebagai perantara.
Meski detail 10 poin secara keseluruhan belum dirilis secara publik, sumber diplomatik menyebutkan elemen lain seperti pembentukan zona demiliterisasi di perbatasan Lebanon-Israel, bantuan kemanusiaan ke Gaza tanpa syarat, dan komitmen bersama melawan kelompok teroris seperti ISIS. Iran bersedia membekukan pengayaan uranium di atas 60 persen sebagai konsesi, asal AS memenuhi tuntutan mereka.
Pihak AS belum memberikan tanggapan resmi. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS hanya menyatakan bahwa “semua proposal akan dievaluasi dengan hati-hati demi perdamaian regional.” Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut inisiatif Iran sebagai “tipu muslihat” dan menegaskan komitmennya untuk melanjutkan operasi militer.
Para analis internasional melihat proposal ini sebagai upaya Iran untuk menguji keseriusan pemerintahan AS di bawah Presiden yang baru terpilih, di tengah tekanan ekonomi domestik akibat sanksi. “Ini bisa menjadi titik balik jika AS merespons positif, tapi risiko kegagalan tinggi karena isu nuklir tetap sensitif,” kata pakar Timur Tengah dari Council on Foreign Relations, Ali Vaez.
Konflik ini meletus lebih dari sebulan lalu setelah serangan Israel ke konsulat Iran di Suriah, memicu rentetan balasan rudal dan drone. Hingga kini, korban jiwa dilaporkan mencapai lebih dari 1.000 orang di berbagai front.
