Teheran, 18 April 2026 – Kementerian Luar Negeri Iran dengan tegas membantah pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengklaim bahwa Iran telah menyerahkan stok uranium yang diperkaya ke Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan rahasia. Pernyataan keras ini muncul di tengah ketegangan geopolitik yang kembali memanas antara kedua negara.
Dalam konferensi pers di Teheran pada Jumat malam waktu setempat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, menyebut klaim Trump sebagai “kebohongan besar dan propaganda murahan” yang bertujuan memprovokasi opini publik internasional. “Iran tidak pernah, dan tidak akan pernah, menyerahkan aset strategisnya kepada musuh seperti AS. Ini hanyalah upaya sia-sia Trump untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan kebijakannya sendiri,” tegas Kanaani, seperti dikutip dari media resmi IRNA.
Pernyataan Trump disampaikan melalui postingan di platform Truth Social pada Kamis pagi waktu Washington, di mana ia mengatakan bahwa “Iran akhirnya menyerah dan menyerahkan uranium mereka yang berbahaya ke AS – kesepakatan besar yang saya capai!” Klaim ini langsung memicu reaksi dari para analis internasional, yang menyebutnya sebagai eskalasi retoris menjelang pemilu AS mendatang.
Latar belakang ketegangan ini kembali ke penarikan AS dari kesepakatan nuklir JCPOA pada 2018 di bawah kepemimpinan Trump, yang menyebabkan Iran melanjutkan pengayaan uranium hingga tingkat mendekati senjata nuklir. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) melaporkan pekan lalu bahwa stok uranium Iran mencapai 142 kg pada tingkat 60% pengayaan, cukup untuk beberapa bom jika ditingkatkan lebih lanjut.
Pemerintah Iran menegaskan komitmennya pada program nuklir sipil dan menyerukan AS untuk kembali ke meja negosiasi melalui PBB. Sementara itu, Gedung Putih belum merespons bantahan Iran, meski para pejabat AS mengindikasikan bahwa klaim Trump mungkin bersifat hiperbolis untuk keperluan politik domestik.
Perkembangan ini dipantau ketat oleh komunitas internasional, termasuk Uni Eropa dan Rusia, yang khawatir akan risiko konflik baru di Timur Tengah.
