Washington – Pemerintahan Amerika Serikat (AS) dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah mencabut sanksi ekspor minyak terhadap Iran. Keputusan ini muncul sebagai respons atas lonjakan harga minyak dunia yang mencapai level tertinggi dalam dua tahun terakhir, memicu kekhawatiran inflasi global dan tekanan ekonomi di berbagai negara.
Menurut sumber dekat dengan Gedung Putih yang dikutip oleh Bloomberg pada Kamis (19/3/2026), diskusi internal melibatkan Departemen Keuangan dan Energi AS. Harga minyak Brent sempat menyentuh $95 per barel minggu ini, dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan gangguan pasokan dari Laut Merah. “Kami mengeksplorasi semua opsi untuk stabilisasi pasar energi,” ujar seorang pejabat senior secara anonim.
Sanksi AS terhadap Iran, yang diberlakukan sejak 2018 di era Trump, telah membatasi ekspor minyak Tehran hingga di bawah 1 juta barel per hari. Jika dicabut, Iran berpotensi menambah pasokan hingga 2 juta barel per hari, menurut analisis dari Energy Information Administration (EIA). Langkah ini bisa menekan harga minyak hingga $5−10 per barel dalam waktu singkat.
Namun, proposal ini menuai kontroversi. Kongres AS, didominasi faksi konservatif, menentang keras, menyebutnya sebagai “kapitualasi terhadap rezim Iran yang mendukung terorisme.” Senator Tom Cotton (R-Arkansas) menyatakan di X, “Ini bukan solusi; ini hadiah untuk musuh kita.” Di sisi lain, kelompok industri seperti American Petroleum Institute mendukung, dengan alasan perlindungan konsumen AS dari harga bensin yang melonjak di atas $4 per galon.
Iran sendiri menyambut positif spekulasi ini. Menteri Minyak Iran, Hayyan Qalibaf, mengatakan Tehran siap “kembali ke pasar global secara bertanggung jawab” jika sanksi dicabut. Negara-negara importir besar seperti China dan India, yang bergantung pada minyak murah Iran, juga mendorong negosiasi.
Pengamat memperingatkan risiko jangka panjang: peningkatan produksi Iran bisa merusak investasi di sektor energi AS dan sekutunya. Saat ini, pasar menanti pernyataan resmi dari Presiden Kamala Harris, yang dijadwalkan berpidato tentang kebijakan energi pada Senin depan.
Pembaruan situasi ini terus dipantau, mengingat dampaknya terhadap ekonomi global termasuk Indonesia yang bergantung pada impor minyak.
